Cara Membuat Sertifikat Tanah Lengkap Tanpa Pungli

Ngopo.com - Jika Anda memiliki tanah atau baru saja membeli tanah, maka sebaiknya Anda segera mengurus sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Mungkin dalam jangka pendek Anda belum melihat pentingnya memiliki sertifikat tanah, namun suatu saat tentu ini akan sangat penting bagi Anda. Jika Anda telah memiliki sertifikat tanah, maka itu menjadi bukti kuat yang dapat melindungi hak Anda ketika ada pihak-pihak yang berusaha mengklaim kepemilikan atas tanah Anda tersebut.

Ada beberapa jenis sertifikat tanah yang perlu Anda ketahui yaitu Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Sertifikat Hak Milik (SHM). Khusus untuk SHM itu hanya diperuntukkan bagi WNI (Warga Negara Indonesia). Sedangkan HGU dan HGB boleh dimiliki oleh WNA (Warga Negara Asing), namun itupun hanya dalam jangka waktu tertentu saja, tidak bisa selamanya.

Cara membuat sertifikat tanah tidak sesulit yang Anda perkirakan. Anda hanya perlu mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang sekarang namanya berubah menjadi Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang, kemudian menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta pihak BPN tersebut. Jika semua syarat telah terpenuhi, maka pihak BPN akan mengecek kondisi fisik tanah seperti luas dan batas-batasnya. 

Cara Membuat Sertifikat Tanah
Cara Membuat Sertifikat Tanah

Cara Membuat Sertifikat Tanah Tanpa Pungli


Anda tentu tidak akan pernah mau mengeluarkan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Seperti halnya ketika mengurus sertifikat tanah.

Besarnya biaya pembuatan sertifikat tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Biaya untuk pendaftaran administrasi hanya sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk biaya lainnya nanti akan kita jelaskan lebih lengkap.

Kenyataannya dilapangan mungkin akan berbeda-beda setiap daerah, jika masih ada oknum di BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang melakukan pungli alias pungutan liar maka Anda jangan segan-segan untuk melaporkannya ke tim saber pungli yang ada di daerah Anda atau langsung ke tim saber pungli secara online https://saberpungli.id, selain itu Anda juga bisa melaporkannya ke website pengaduan BPN

Permasalahannya adalah sebagian masyarakat kita seperti sengaja melanggengkan praktik pungli, dengan alasan sibuk atau tidak sempat mengurus sertifikat tanah, sehingga mereka lebih memilih menggunakan jasa calo.

Akhirnya, biaya membuat sertifikat tanah sangat membengkak jadi jutaan rupiah. Masyarakat yang sebenarnya ingin mengurus sertifikat sendiri jadi terkena dampaknya, karena oknum dari internal BPN akhirnya tahu bahwa disana ada peluang menghasilkan uang yang menggiurkan dengan praktik percaloan ini.

Mereka sengaja memperlambat penerbitan sertifikat, dioper ke sana kemari, hingga pada akhirnya masyarakat yang mengurus sendiri jera dan kemudian lebih memilih pakai jasa calo agar sertifikat tanahnya bisa cepat terbit.

Untunglah, pemerintah kita sekarang ini mulai serius menangani permasalahan pungutan liar ini dengan membentuk Satgas Operasi Pemberantasan Pungli yang bertugas menangani praktik haram seperti ini.

Kita harus mendukung kebijakan pemerintah ini dengan menghindari calo dan mengurus sertifikat tanah sendiri. Toh, sebenarnya mengurus sertifikat tanah itu tidaklah sulit, jika sertifikat tanah masih lambat terbit, bersabarlah! jangan pernah memberi uang agar bisa dipercepat. Ikuti saja peraturan yang ada, dan tipsnya sering-seringlah bertanya ke BPN, prosesnya sudah sampai dimana? sehingga mereka bosan dan akhirnya menerbitkan juga. Nah, dengan mengurus sertifikat sendiri kita bisa mendapat pengalaman dan tentu turut mendukung kebijakan pemerintah menghilangkan praktik haram tersebut, selain itu kita juga bisa menghemat pengeluaran jika mengurus sendiri.

Proses Cara Mengurus Sertifikat Tanah


Proses pembuatan sertifikat ini tidaklah akan serumit yang mungkin Anda bayangkan, terutama jika Anda mengetahui ketentuan dan aturan yang berlaku sejak awal. Berikut ini langkah-langkah yang harus Anda lalui untuk mengurus sertifikat tanah:

1. Mengunjungi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), minta penjelasan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dan tahapan yang harus dilalui.

2. Setelah itu siapkan dokumen-dokumen yang diminta BPN, biasanya berupa:
  • Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan (SHGB)
  • Fotokopian Izin Membangun Bangunan (IMB)
  • Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB)
  • Surat Pernyataan Kepemilikan lahan
  • Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  • Kartu Keluarga (KK)

3. Kunjungi Kantor Badan Pertanahan Nasional kembali. Bawalah 6 dokumen diatas, jika ada formulir yang harus diisi, isilah dengan teliti dan cermat agar tidak ada kesalahan. Kemudian serahkan formulir tersebut ke petugas BPN, sebaiknya buatlah janji untuk mengukur tanah Anda.

4. BPN Mengeluarkan Sertifikat Tanah Hak Milik
Jika tanah Anda sudah ditinjau dan diukur oleh petugas ukur BPN, maka Anda akan mendapatkan Surat Ukur Tanah. Kemudian bawalah Surat Ukur Tanah tersebut ke petugas loket di BPN untuk melanjutkan proses selanjutnya. Setelah itu, Anda akan membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang besarnya sesuai dengan lokasi dan ukuran tanah Anda.

Lama pengurusan sertifikat tanah biasanya berkisar antara 6 bulan hingga 1 tahun. Selain itu, Anda harus memastikan ke petugas BPN mengenai tanggal Sertifikat Tanah Hak Milik Anda akan terbit. Sebaiknya, sering-seringlah memantau dengan cara menanyakan proses pengurusan sertifikat Anda agar prosesnya lebih cepat.

Mengurus sertifikat tanah tidak sesulit yang dibayangkan, jadi tidak ada salahnya Anda mengurusnya sendiri. Hindari praktek percaloan untuk Indonesia yang lebih baik. Jika Anda menemukan praktek percaloan dalam pembuatan sertifikat tanah ini, maka segera laporkan kepada pihak yang berwenang.

Untuk simulasi biaya peninjauan dan pengukuran tanah bisa Anda lihat ulasan berikut ini.

Luas tanah 100 m2 di Bekasi.
Harga jual Rp 200 juta.

Biaya pengukuran:

(Luas tanah/harga jual x Harga Satuan Biaya Khusus Pengukuran*) + Rp 100.000
(100/200 X Rp 60.000) + Rp 100.000 = Rp 130.000

Biaya peninjauan tanah:

(Luas tanah/harga jual x Harga satuan Biaya Khusus Panitia Penilai A*) + Rp 350.000
(100/200 x Rp 55.000) + Rp 350.000 = Rp 377.500

Biaya pendaftaran tanah: Rp 50.000

Jumlah: Rp 130.000 + Rp 377.500 + Rp 50.000 = Rp 557.500. Biaya ini dibayar langsung ke loket kantor pertanahan setempat.

BPHTB

Nilai Perolehan Objek Pajak/harga jual (NPOP) : Rp 200.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) : Rp 60.000.000,00 (-)
NPOP Kena Pajak : Rp  140.000.000,00

BPHTB: (NPOP) – (NPOPTKP*) x 5 %

Rp 200.000.000 – Rp 60.000.000 = Rp 140.000.000 × 5 % = Rp 7.000.000. Jumlah ini disetor langsung ke bank yang ditunjuk oleh pemerintah.

Itulah cara mengurus sertifikat tanah, semoga bermanfaat. Yang jelas, cara mengurus sertifikat tanah itu mudah. Tanpa pungli kita bisa menghemat pengeluaran dan membantu pemerintahan kearah yang lebih baik.

Artikel NGOPO.COM Lainnya :

0 comments:

Post a Comment

Scroll to top